Pemerintah Harus Antisipasi Ancaman Kekeringan

Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan pangan yang integratif dalam mengantisipasi ancaman kekeringan pada 2014.Jika tidak dipersiapkan sejak dini beragam infrastruktur pertanian dan teknologinya maka dapat mengakibatkan kegagalan panen serta berpotensi menghambat pencapaian swasembada padi di tahun 2014. Indonesia diduga akan mengalami kekeringan pada tahun depan.

Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin mengingatkan agar seluruh infrastruktur pertanian vital khususnya irigasi dapat dilakukan normalisasi agar mampu berperan optimal di musim kemarau. “infrastruktur yang siap sedia, pola tanam dan teknologi pertanian yang intensif diharapkan dapat menekan dampak buruk dari kekeringan bagi tanaman pangan,” ujar Ma'mur, Kamis (15/8/2013).
Ma’mur menambahkan, beragam informasi yang mempengaruhi produktivitas pangan nasional harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah termasuk perubahan iklim dan cuaca. Langkah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur sehingga dapat menekan kegagalan panen. Kemudian di sisi lain pemerintah harus memberikan insentif bagi petani baik dari segi modal maupun pengetahuan agar hasil panennya dapat optimal, karenanya kerjasama dari semua pihak harus ditingkatkan.
“Seluruh pihak harus berkerjasama baik dari pemerintah pusat, lintas kementerian, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lain. Karena ancaman pangan kini menjadi permasalahan global, jika tidak ada kebijakan yang serius maka ini akan menjadi ancaman yang nyata disaat negara lain akan berkonsentrasi pada pemenuhan pangan dalam negeri,” ucap Ma’mur.
Legislator asal Jawa Barat ini mengeluhkan dengan masih banyaknya impor pangan yang selama ini dilakukan, bukan karena produksi yang menurun semata namun karena kelemahan tata niaga pangan yang kompleks. Impor tidak dapat diandalkan oleh Indonesia, saat kekeringan global melanda karena setiap negara akan mengamankan stok pangannya masing-masing. Karenanya penguatan sistem, kelembagaan dan anggaran perlu di inisiasi sejak awal untuk mencegah dampak buruk dari kekeringan tersebut.

“Normalisasi irigasi dan membangun peringatan dini kekeringan yang andal disiapkan sejak saat ini, sebab pengelolaan kekeringan berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya air dalam kondisi kekeringan yang terintegratif,” kata Ma’mur.
Tercatat sepanjang tahun 2012 di beberapa daerah akibat kekeringan menyebabkan kerugian yang besar. Di Sukabumi, misalnya, kerugian sektor pertanian akibat kemarau sekitar Rp127 miliar. Di Bojonegoro sekitar Rp7 miliar. Kekeringan yang melanda 36 kecamatan di Kabupaten Ciamis, menimbulkan kerugian sekitar Rp149 miliar.

Penulis : Wiyanto | Sumber : inilah.com